Tugas Kepala Bidang

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan,

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat.

Fungsi Kepala Bidang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Kesehatan

Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,

    promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

    olahraga;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,

    promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

    olahraga;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,

    promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

    olah raga; dan

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi

    kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olah raga.

Sumber : Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan
Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar